Parah !!! Diduga Anggaran Bantuan Keuangan Disalahgunakan untuk Membangun Jalan dan Fasilitas Perumahan yang Belum Diserahkan Ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sidoarjo – lenteranews Penggunaan Anggaran publik yang bersumber dari APBD ( termasuk Bantuan keuangan dan Pokir ) hanya boleh dipakai untuk membangun, memperbaiki dan merawat aset yang sah milik pemerintah daerah.
Jalan dan fasilitas di dalam perumahan Wisma Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) baik Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) masih menjadi aset dan tanggung jawab penuh pengembang/developer.
Memakai dana publik untuk memperbaiki fasilitas swasta (milik pengembang) dapat dikategorikan sebagai PELANGGARAN Hukum atau PENYALAHGUNAAN ANGGARAN NEGARA.
Perawatan dan pembangunan jalan perumahan Wisma Tropodo Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo sepenuhnya adalah kewajiban hukum pengembang sebelum PSU diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Agar tidak menimbulkan tanda tanya besar tentang keadilan fiskal dan transparansi kebijakan. Berdasarkan Permendagri NO. 19 – Tahun – 2016 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH dan juga aturan umum PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pada prinsipnya APBD hanya boleh digunakan untuk aset milik daerah namun jika penggunaannya justru untuk kepentingan developer ini bisa menimbulkan konflik KEPENTINGAN atau PENYALAHGUNAAN JABATAN dan WEWENANG.
// Team //
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
